Otonomi daerah sebenarnya lebih dititikberatkan pada daerah. Pemberian otonomi yang luas kepada daerah-daerah di Indonesia seperti yang tercantum dalam UU nomor 22 dan 25 tahun 1999, yang diperbaharui dalam UU nomor 32 tahun 2004 tentang Otonomi Daerah merupaka bagian rekayasa kelembagaan untuk mempercepat proses. Otonomi daerah sebenarnya lebih dititikberatkan pada daerah

konflik keruangan akibat garis batas wilayah yang belum jelas antar daerah otonom di Indonesia relatif tinggi. pemerintah pusat (vertical accountability) melainkan lebih dititikberatkan pada masyarakat melalui DPRD (horizontal accountability). Dalam hubungan otonomi daerah dengan kualitas pemerintahan diyakini bahwa otonomi daerah bisa memajukan sebuah sistem administrasi pemerintahan lebih efisien dan kreatif. 2 Pada masa Orde Baru sesuai dengan pelaksanaan Undang-Undang No. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dalam Pasal 18 ayat 1-7, Pasal 18 A ayat 1-2, Pasal 18 B ayat 1-2. Pengertian daerah otonom. Saat ini secara rata-rata ketergantungan daerah, baik provinsi maupun kabupaten masih tinggi yaitu 80,1 persen terhadap Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD),” katanya pada acara Perayaan 20 tahun Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) secara virtual, Jumat (6/8/2021). Bagaimana mewujudkan good governance dalam konteks otonomi daerah ? 2. 1. otonomi daerah dimana kebijakan pembangunan daerah ditekankan pada kekhasan karakteristik daerah yang bersangkutan dengan mengunakan potensi sumber daya manusia, kelembagaan, dan sumber daya fisik secara lokal. Hubungan ini yang sebenarnya belum 41 Potret Pelayanan Perizinan pada Era Otonomi Daerah DELLY MUSTAFASentralisasi banyak digunakan pada pemerintahan lama di Indonesia sebelum adanya otonomi daerah. Sedangkan daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang. belanja negara lebih menekankan pada belanja pemerintah pusat sehingga mencerminkan upaya. Kita nampaknya baru menuju ke arah. 50 tahun 2000 • Kelompok Kerja Fasilitasi (KKF) menjalankan. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan, bahwa tujuan otonomi daerah adalah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali untuk urusan pemerintahan yang memang menjadi urusan pemerintah, hal ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah. Angka 7 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tersebut sebenarnya telah digariskan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999. Padahal, level kota/kabupaten inilah titik berat otonomi daerah dan desentralisasi. Otonomi Daerah Di Indonesia a. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersepakat untuk menyusun Disain Besar Penataan Daerah (selenjutnya disebut dengan Desartada) di Indonesia sampai tahun 2025 sebagai kebijakan nasional yang. org, tiga DOB Papua lahir dari Undang-Undang Otonomi Khusus (Otsus) Papua. Hal ini dimulai dengan upaya desentralisasi fiskal yang bertujuan untuk meningkatkan perkonomian daerah dan mengurangi ketimpangan pendapatan. dalam daerah provinsi daerah provinsi akan dibagi pula dalam daerah yang lebih kecil”, dimana di daerah-daerah yang lebih kecil itu hanya bersifat otonom atau daerah bersifat administrasi belaka, di daerah-. a. Agus Santoso Agar ditulis: Nama, alamat, no telp, faks, dan email instansi (kalo ada) serta email pribadi. Dengan otonomi daerah, sebuah daerah memliki hak lebih besar terkait. Baca juga: Pengertian Desentrasliasi, Bagian, dan. Dalam konteks ini tawaran Joel Migdal untuk memperlakukan. Tujuan politiknya adalah untuk memperkuat pemerintahan daerah (Pemda), meningkatkan kemampuan aparat dan masyarakat di daerah serta meningkatkan integrasi nasional. Peningkatan pelayanan publik: Dengan adanya otonomi daerah, pemerintah daerah dapat lebih fokus dalam memberikan pelayanan publik yang lebih baik kepada. Di satu sisi ada masyarakat yang pasif dan pesimis terhadap keberhasilan kebijakan otonomi daerah, mengingat pengalaman-pengalaman pelaksanaan otonomi daerah pada masa. 2 Dalam UU No. Masih Terpaku pada Sentralisai: Daerah masih memiliki ketergantungan tinggi. 142. Direktur Otonomi Daerah (Otda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Akmal Malik mengatakan, otonomi daerah yang sudah berjalan selama dua dekade atau 20 tahun sudah menghasilkan. Ketergantungan pemerintah daerah kepada. Sentralisasi adalah. alat menyampaikan informasi Dilihat dari pertanyaan dan jawaban saya pikir kurang tepat, jadi jawaban ini salah. 7. Secara etimologis, istilah desentralisasi berasal dari Bahasa Belanda, yaitu "de" yang berarti "lepas", dan "centerum" yang berarti pusat. Kepala daerah hanyalah kepanjangan tangan pemerintahan pusat. Pengertian Otonomi Daerah. Priyambudi dan Foucher (2005), misalnya, menyimpulkan otonomi daerah dalambeberapa pusat kegiatan ekonomi. Tujuan otonomi daerah juga membuat daerah memanfaatkan potensinya sebaik mungkin. Otonomi Daerah pada dasarnya adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundangundangan. Tujuan otonomi daerah juga membuat masyarakat asli daerah tersebut lebih terlibat dalam pengambilan keputusan. Kompas. Dengan demikian pusat berkesempatan mempelajari, memahami, merespon berbagai kecenderungan global dan mengambil. 10 2. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, dalam peringatan 25 tahun Otonomi Daerah yang diselenggarakan secara daring, Senin (26/4/2021), mengatakan, sesungguhnya, salah satu harapan penerapan otonomi daerah adalah daerah bisa mandiri secara fiskal. Pada masa ini isu desentralisasi dalam konteks hubungan kekuasaan antara pusat dan daerah terbatas pada distribusi. Otonomi Daerah dan Daerah Otonom. (1) Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang. R. UU No. Adapun Sumber pembiayaan yang paling penting dalam pembiayaan daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). 37 Secara Bahasa kata “otonomi” berasal dari bahasa Yunani yakni autonomi. kabupaten atau kota c. Desentralisasi sebenarnya adalah istilah dalam keorganisasian yang secara sederhana didefinisikan sebagai penyerahan kewenangan. Untuk memahami lebih lanjut mengenai arti otonomi daerah, yuk simak pengertian otonomi. Problematika Kota Tanjungpinang Sebagai Daerah Penyanggah Perbatasan. Kabupaten atau kota? Hal tersebut sudah tertulis secara jelas pada buku pelajaran, dan juga bisa kamu temukan di internetPenekanan Otonomi daerah di Indonesia dititikberatkan pada Daerah Tingkat II. Pembentukan daerahdaerah itu, terutama daerah-daerah otonom dan dalam menentukan susunan pemerintahannya harus dengan permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara dan hak-hak asal-usul dalam. Victor Juzuf Sedubun, S. Pola hubungan delegatif, yaitu campur tangan pemerintah pusat sudah tidak. Berdasarkan Undang-undang No 32 Tahun 2004, definisi otonomi daerah atau desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh. 223. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban suatu daerah untuk mengatur dan mengurus daerahnya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dampak positif otonomi derah, antara lain: f 1. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengenai Pemerintah Daerah, terdapat 3 jenis penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah. Berikut ini beberapa dampak positif otonomi daerah, diantaranya : 1. 5 Tahun 1974), kendati pada bagian lain, definisi desentralisasi masih tetap bertumpu pada konsep lama; (b) adanya keinginan untuk mendesentralisasikan wewenang yang lebih luas kepada. Dalam kerangka hukum tersebut telah menghasilkan enam provinsi baru hasil pemekaran dan 205. Teknokratis, menggunakan metoda dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Lebih dari itu, jika demokrasi adalah persoalan rakyat, maka level pemerintahan yang paling mudah diakses rakyatlah yang harus didahulukan untuk didemokratiskan. Dalam praktik kehidupan berbangsa dan bernegara, sentralisasi, desentralisasi dan otonomi adalah sebuah kontium. Untuk lebih detailnya mengenai pengertian otonomi daerah, tujuan hingga prinsip, dan dasar hukumnya. bahwa dengan otonomi daerah akan diperoleh pelayanan publik yang lebih baik. D. Otonomi daerah masih lebih sebagai harapan ketimbang sebagai kenyataan yang telah terjadi. . Asas-asas otonomi daerah ada 3 yaitu asas desentralisasi, tugas pembantuan dan dekonsentrasi. kemiskinan yang sebenarnya sebagai sumber disintegrasi pada masa itu. Pengertian Produk Unggulan Daerah. a. Konstruksi penyelenggaraan pemerintahan daerah dan otonomi daerah di Indonesia diatur dalam UUD 1945 di dalam Bab VI yang terdiri dari Pasal 18, 18A dan 18B. ”. terdapat potensi beban kerja yang tidak berimbang di internal beberapa unit kerja masing-masing Perangkat Daerah. Indonesia. Keseimbangan dan kesesuaian antara bermacam-macam kepentingan daerah dapat lebih mudah terganggu. Era otonomi daerah yang secara resmi mulai diberlakukan di Indonesia sejak 1 januari 2001, dimana dalam pelaksanaanya pemerintah daerah dituntut kemandirian untuk dapat melaksanakan kebijakan desentralisasi fiskal secara lebih bertanggungjawab (Marihot P. 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah. Dalam negara modern, lebih-lebih apabila dikaitkan dengan paham negara kesehjateraan, urusan pemerintahan tidak dapat dikenali jumlahnya. Lebih khusus tentang bentuk dan isi otonomi daerah terdapat dalam Pasal 18 A ayat (1) UUD RI Tahun 1945. pemerintah pusat (vertical accountability) melainkan lebih dititikberatkan pada masyarakat melalui DPRD (horizontal accountability). Bab 11 Otonomi Daerah 303 Rowland B. provinsi b. Padahal, level kota/kabupaten inilah titik berat otonomi daerah dan desentralisasi fiskal diletakkan sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah. com, Jakarta Pengertian otonomi daerah perlu untuk diketahui oleh masyarakat luas, sebab setiap daerah mempunyai hak, kewenangan, dan kewajiban untuk mengatur serta mengurus sendiri urusan pemerintahan sesuai UU yang berlaku. 7. 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah yang kemudian telah dirobah dengan UU No. politik di Indonesia. Konsep otonomi daerah sebenarnya lebih mirip sistem dalam Negara Federal, dimana pada umumnya dipahami bahwa dalam sistem Federal, konsep kekuasaan asli atau kekuasaan sisa (residual power) berada di daerah atau bagian, sedangkan dalam sistem Negara Kesatuan (unitary), kekuasaan asli atau kekuasaan sisa itu berada di. Mereka juga bisa mengeluarkan keputusan dan kebijakan. Berikut ulasan perbedaannya dan uraian lengkap terkait daerah otonom di Indonesia. (Foto: Okezone) JAKARTA - Pengertian otonomi daerah perlu kita ketahui, meski istilah tersebut tidak. Jawaban A. PENDAHULUAN Otonomi daerah menjadi sesuatu yang disakralkan pasca reformasi 1998. melalui Otonomi Daerah diharapkan dapat memberikan pelayanan maksimal kepada para pelaku ekonomi di daerah, baik lokal, nasional, regional maupun global. Memaknai Peran Gubernur di Era Otonomi Daerah. A. . Pelaksanaan otonomi daerah dititikberatkan pada daerah kabupaten dan kota. Bagaimana mewujudkan . 000 dan bila seluruh tanah yang dicadangkan untuk redistribusi benar-benar dibagikan di akhir 1964, Dilansir dari Ensiklopedia, Otonomi daerah sebenarnya lebih dititikberatkan pada daerahotonomi daerah sebenarnya lebih dititikberatkan pada daerah Kabupaten atau kota. Dalam penyelenggaraan pemerintah tercermin semangat otonomi daerah dalam praktiknya yang dasarnya pemerintah pusat memberikan kekuasaan kepada daerah. Namun pemberlakuan Undang-Undang No. . . Hal ini dapat terlihat dari antara lain: (a) diakomodasinya aspek society dalam definisi otonomi daerah pada UU No. Daerah ini diharapkan lebih mengerti dan memenuhi aspirasi masyarakat tersebut. melaksanakan kebijakan publik c. 2. 32 Tahun 2004, maka pembentukan Perda adalah untuk :. Selanjutnya prinsip Otonomi Daerah adalah nyata, artinya pada dasarnya kewajiban, tugas dan wewenang itu sudah ada. Saran Dari kesimpulan yang dijabarkan diatas, maka dapat diberikan saran antara lain: 1. Integrasi Alternatif dalam menjebatani antara Kesatuan, otonomi dan federasi. Kalau mau jujur sebenarnya kita belum siap untuk berotonomi karena belum ada kesamaan persepsi terhadap konsep dan paradigma. Jadi demokrasi adalah salah satu tujuan otonomi daerah, dan yang dimaksud dengan demokrasi lokal. Konsep otonomi daerah sebenarnya lebih mirip sistem dalam Negara Federal, dimana pada umumnya dipahami bahwa dalam sistem Federal, konsep kekuasaan asli atau kekuasaan sisa (residual power) berada di daerah atau bagian, sedangkan dalam sistem Negara Kesatuan (unitary), kekuasaan asli atau kekuasaan sisa itu berada di. Pengertian Otonomi Daerah. UU No. Lebih jelas dapat dilihat pada Desain Besar Penataan Daerah Kemendagri Tahun 2010. Esensi Otonomi Daerah dalam Perspektif Politik. Dengan dilaksanakannya otonomi daerahera baru dalam otonomi daerah di Indonesia. diterapkan pada daerah Kecamatan Lelea mengenai program anggaran penunjang pelayanan pada masyarakat yang sesuai dengan variabel anggaran berbasis kinerja yang sudah di implementasikan pada kinerja organisasi perangkat daerah berjalan lebih baik lagi. Otonomi daerah sebagaimana dijelaskan dalam UU No. Pelaksanaan otonomi daerah ini dititikberatkan pada daerah kabupaten dan. Terdapat problematika hubungan antar daerah. ac. . 2, No. Kemudian, saya sangat menyarankan anda untuk membaca pertanyaan selanjutnya yaitu Penyelenggaraan Negara yang terpusat pada pemerintah pusat disebut? beserta jawaban penjelasan dan pembahasan lengkap. Dalam Encyclopaedia Britannica (2015), disebutkan otonomi ( autonomy) berasal dari bahasa Yunani autos artinya sendiri dan nomos yang berarti hukum atau aturan. Istilah tingkatan daerah otonom (Dati IPeluang: • Otonomi daerah memberi peluang besar bagi partisipasi politik • Kewenangan daerah (prov, kab/kota) adalah yang ada di luar 6 urusan Pusat: pertahanan, keamanan, moneter & fiskal, politik LN, agama, justisi • Otda adalah tanggung jawab terhadap semua urusan: perencanaan, penganggaran, implementasi, pengawasan, evaluasiTerlebih-lebih pengawasan dalam pelaksanaan APBD yang merupakan tolak ukur dari penyelenggaraan pemerintahan di daerah. daerah, apakah otonomi daerah berada pada tingkat pemerintah provinsi atau otonomi daerah berada pada level atau tingkatan pemerintah Kabupaten/Kota, karena tidak ada kejelasan dan kepastian pilihan dalam menempatkan titik berat konsep otonomi daerah tersebut di Indonesia, oleh karena itu otonomi daerah pada saat ini dalam ★ Latihan Soal SMA IPS Ekonomi. Daerah Otonom dan Otonomi Daerah. Di satu sisi ada masyarakat yang pasif dan pesimis terhadap keberhasilan kebijakan otonomi daerah, mengingat pengalaman- 5 Ginanjar Kartasasmita, , 1996, Pembangunan Untuk. Otonomi Daerah dalam Perspektif Pembagian Urusan Pemerintah-Pemerintah… Fatkhul Muin 72 keputusan pada tingkat lokal, maupun pada tahap pelaksanaan dari berbagai keputusan tersebut. Prinsip otonomi daerah adalah: Prinsip Otonomi Seluas-Luasnya. Tujuan otonomi daerah membantu daerah lebih mudah untuk berkembang. 6 Sesuai isi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dalam hal menimbang, huruf a disebutkan. Dalam mengidentifikasi pola hubungan antara institusi Polri dengan pemerintah daerah, setidaknya terdapat 3 (tiga) pola yang berkembang dalam sistem tata. Jakarta - Otonomi daerah adalah salah satu kebijakan yang sangat penting bagi Indonesia. Ciri-ciri dari asas ini sangat mencolok yaitu pemusatan kekuasaan di pusat, yang mengurusnya adalah pemerintah pusat. dari komunitas. Pada kenyatanya pelaksanaan otonomi daerah di lapangan diakui cenderung lebih besar pada aspek politik daripada aspek ekonomi. Satu-satunya pilihan adalah bekerja keras untuk mensukseskan otonomi daerah demi tercapainya peningkatan kualitas hidup bagi seluruh masyarakat. Hak mengurus rumah tangga sendiri bagi suatu daerah otonom. Hal ini mengindikasikan formulasi mengenai otonomi daerah dengan segala implikasinya belum secara permanen menjawab kebutuhan dan kepentingan dua kutub pemerintahan yang berbeda baik pusat dan daerah (Sabarno, 2008 :64-65). Otonomi Daerah pada dasarnya adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundangundangan. TENTANG OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN DAERAH DAN KETERTIBAN UMUM A. persoalan pemerintahan di daerah dan persoalan yang berkaitan dengan soal desentralisasi. Desain otonomi dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 memang menempatkan pemerintah pusat dominan karena adanya pembagian kewenangan antara pusat dan. Autos berarti sendiri dan namos berarti aturan atau undang. com rangkum dari berbagai sumber, Senin (5/4/2021). 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah adalah Otonomi Daerah yang luas, nyata dan. Keberhasilan otonomi daerah tidak lepas dari kemampuan dalam bidang keuangan yang merupakan salah satu indikator penting dalam menghadapi otonomi daerah. 2, 2019. Daerah dalam Negara Indonesia telah mengadopsi prinsip-prinsip Federalisme seperti otonomi daerah. Kabupaten atau kota. Berdasarkan Pasal 1 huruf (h) UU Nomor 22 Tahun 1999, yang dimaksud otonomi daerah adalah: "Otonomi daerah adalah kewenangan Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 3084. Pilihan otonomi daerah di Indonesia dan bukan sistem negara federal pada politik desentralisasi pada era reformasi 1998, memberikan makna bahwa otonomi daerah sebenarnya lebih pada sejauhOtonomi daerah sebenarnya lebih dititikberatkan pada daerah? - 13370866 akbrsadega akbrsadega 23. Pilihan otonomi daerah di Indonesia dan bukan sistem negara federal pada politik desentralisasi pada era reformasi 1998, memberikan makna bahwa otonomi daerah sebenarnya lebih pada sejauhKonsep otonomi daerah sebenarnya lebih mirip sistem dalam Negara Federal, dimana pada umumnya dipahami bahwa dalam sistem Federal, konsep kekuasaan asli atau kekuasaan sisa (residual power) berada di daerah atau bagian, sedangkan dalam sistem Negara Kesatuan (unitary), kekuasaan asli atau kekuasaan sisa itu berada di pusatSistem otonomi daerah yang sesungguhnya baru berlaku di era Reformasi. Kegagalan pemanfaatan dana otsus terlihat jelas dari posisi Aceh sebagai sepuluh daerah termiskin di Indonesia dengan jumlah masyarakat miskin sebanyak 839 ribujiwa atau 15,97 persen pada tahun 2018. Menciptakan sistem pembiayaan daerah yang adil, proporsional, dan transparan. 2. A. Hasil dari pelimpahan wewenang tersebut adalah. Dia mengatakan daerah sudah diberikan otonomi. 7 Hambatan dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah di Indonesia. d. Pelimpahan wewenang kepada pemerintahan daerah tersebut telah dilakukan, semata- mata merupakan untuk dapat mencapai suatu pemerintahan yang akan lebih efisien. Dilansir dari Encyclopedia Britannica, otonomi daerah sebenarnya lebih dititikberatkan pada daerah kabupaten atau kota. Pelaksanaan otonomi daerah diadasarkan pada otonomi luas, nyata dan bertanggung jawab. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Klungkung sebenarnya mampu memperoleh PDRB yang lebih besar dan lebih meningkatkan pertumbuhan ekonominya jika mampu memanfaatkan potensi-potensi. Desa memiliki wewenang sesuai yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah No 72 Tahun 2005 tentang Desa yakni: a. Desentralisasi . Artinya, meskipun kesempatan untuk melaksanakan otonomi dititikberatkan pada kabupaten/kota, namun pemerintah provinsi mempunyai kewenangan untuk melakukan pengawasan-pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan kabupaten/kota. Otonomi daerah berdasarkan Pasal 1 angka 6 UU 23/2014 adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. bahwa Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan otonomi daerah sehingga perlu diganti; d. Pada masa kepemerintahan. Adanya desentralisasi akan berdampak positif pada pembangunan daerah-daerah tertinggal dalam suatu negara hingga daerah otonom tersebut dapat mandiri dan secara otomatis dapat memajukan pembangunan nasional. 000 dan bila seluruh tanah yang dicadangkan untuk redistribusi benar-benar dibagikan di akhir 1964,Kapuspen Kemendagri, Bahtiar (Dok. kabupaten atau kota c. Selain itu, di bidang politik, rakyat berada pada posisi sebagai objek politik. Kata autonomi kemudian pengertiannya berkembang menjadi “pemerintahan sendiri”. Ryaas Rasyid, M. Pasal 12 UU No. Oleh karena itu, pembentukan daerah otonomi baru dapat diasumsikan sebagai perluasan terhadap lokus kekuasaan di daerah. Pada prinsipnya, apa yang dimaksud dengan otonomi daerah adalah kewenangan daerah untuk bisa mengatur dan mengurusi semua kepentingan masyarakat secara mandiri, berdasarkan aspirasi masyarakat. 2. Dilansir dari Encyclopedia Britannica, otonomi daerah sebenarnya lebih dititikberatkan pada daerah kabupaten atau kota. 182-183. melanggar undang-undang yang berlaku dan tidak melangkahi tugas dan wewenang. Hal ini juga berimplikasi luas dalam sistem perencanaan pembangunan yang ada di daerah. . Alasan pemekaran daerah tidakSecara lebih jelas prinsip otonomi daerah menurut Undang – undang No 32 Tahun 2004 [3] tersebut adalah sebagai berikut:. 02129715823. Dalam Encyclopaedia Britannica (2015), disebutkan otonomi ( autonomy) berasal dari bahasa Yunani autos artinya sendiri dan nomos yang berarti hukum atau. Otonomi daerah ini bertujuan untuk mengembangkan daerah. Terse-lenggaranya pelayanan perizinan yang baik akan menjadidriving force bagi kemajuan ekonomi daerah. If both indicators are not met in.